Jumat 26 Dec 2014 09:48 WIB

Listrik Diputus, Pemprov DKI Dinilai tak Efisien Tekan Tagihan

Suasana halaman Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (3/10).
Foto: Antara/Rosa Panggabean
Suasana halaman Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (3/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Utama PT Energy Management Indonesia (Persero) Aris Yunanto mengatakan Pemprov DKI Jakarta belum melakukan efisiensi dalam pemakaian listrik untuk menekan tingginya tagihan listrik di bangunan milik pemerintah setempat.

"Pemprov DKI belum menggunakan perangkat hemat energi seperti lampu, pendingin, maupun perangkat elektronik yang digunakan pegawai Pemprov untuk bekerja," katanya menanggapi diputusnya aliran listrik beberapa instalasi dan bangunan kantor milik Pemprov DKI Jakarta oleh PLN, Jumat (26/12).

Aris melihat pemutusan listrik sejumlah kantor milik Pemprov DKI Jakarta bukan hanya karena terlambatnya proses pencairan APBD DKI Jakarta, namun pada besarnya konsumsi listrik Pemprov DKI Jakarta yang mencapai angka miliaran dalam satu bulannya. "Besarnya tagihan pemakaian listrik di DKI Jakarta karena masih belum efisiennya instalasi listrik di bangunan pemerintah provinsi dan belum digunakannya perangkat hemat energi," kata pimpinan BUMN tersebut.

Selain itu, katanya, pemakaian listrik untuk penerangan jalan umum juga menjadi beban yang tidak sedikit bagi Pemprov DKI. Aris menyarankan Pemprov DKI untuk memberikan meter di semua titik penerangan jalan umum, baik per titik maupun kolektif per baris.

"Penggantian lampu penerangan jalan dengan lampu yang lebih hemat energi tentu akan mengurangi jumlah tagihan pemakaian listrik di DKI," ujar pria lulusan ekonomi UI tersebut.

Ia mengatakan penggantian peralatan seperti lampu hemat energi, pendingin yang lebih rendah konsumsi listriknya, lift perkantoran pemerintah, kecuali pola kerja hemat energi pegawai, memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, pihaknya bisa membantu Pemprov DKI untuk investasi peralatan hemat energi dengan pola ESCO (energy service company), karena Pemprov tidak harus mengeluarkan investasi yang besar, namun pengembalian investasinya dapat dilakukan melalui efisiensi yang dilakukan dalam beberapa tahun ke depan.

"Pemprov DKI seharusnya mau menjadi pemerintah daerah yang terdepan dalam menerapkan "less energy city" sebagai bentuk kepedulian pemerintah akan konservasi energi dan efisiensi belanja," katanya.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...

Apa yang paling menarik bagi Anda tentang Singapura?

1 of 7
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement