REPUBLIKA.CO.ID, LARANTUKA -- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi menilai, syarat islah yang diajukan kubu Agung Laksono terlalu tendesius dan tidak mencerminkan kepentingan internal Partai Golkar.

"Syarat yang diajukan kubu Agung Laksono terlalu tendesius, tidak mencerminkan kepentingan internal Partai Golkar, tetapi lebih pada kepentingan eksternal Golkar," kata Ahmad Atang, di Kupang, Selasa, (30/12).

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Leo Nababan mensyaratkan adanya pembubaran Koalisi Merah Putih dalam upaya islah antara dua kepemimpinan di internal Golkar.

Syarat kedua, menurut dia, Golkar harus mendukung pemerintah, ketiga Golkar harus mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Keempat, menurut dia, Golkar harus mendukung pemilihan presiden melalui rakyat bukan di MPR.

Dia menegaskan doktrin Partai Golkar sejak awal dibentuk adalah mendukung pemerintah yang sah. Karena itu, menurut dia, mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan bentuk kesetiaan kepada doktrin Golkar.

Ahmad Atang menambahkan, jika ini yang menjadi syarat kubu Agung Laksono maka dapat dibaca publik bahwa Agung cs dimanfaatkan oleh pihak eksternal untuk menghancurkan Golkar.

Menurut dia, syarat tersebut kental dengan kepentingan kekuasaan dan kekuasaan dengan PDI Perjuangan dianggap berada dibelakang kekisruhan partai politik termasuk Golkar di dalamnya.

"Atau syarat yang dibuat Agung diskenariokan oleh Golkar untuk mendiskreditkan pemerintah berada dibalik kekisruhan Golkar, sehingga pihak yang bertanggung jawab adalah pemerintah, bukan internal partai golkar," katanya.

Karena itu, lanjutnya, boleh jadi apa yang disyaratkan kubu Agung bukan untuk memperbaiki Golkar tetapi justru menyeret pihak lain ke dalam kisruh Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika