REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua kubu kepengurusan partai Golkar dijadwalkan akan menggelar perundingan islah 8 Januari nanti. Namun, mulai ada keraguan keberhasilan perundingan islah untuk menyelesaikan dualisme tersebut.

Bahkan, Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo berharap Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menghentikan perundingan islah tersebut.

Menurutnya, ada 5 alasan kuat ARB harus menghentikan perundingan islah dengan kubu Agung Laksono. Pertama, ada sikap tidak etis yang ditunjukkan kubu Agung Laksono karena meminta islah tapi tidak mencabut gugatan di pengadilan sesuai kesepakatan perundingan sebelumnya.

Kedua, pengadilan menjadi forum yang tepat untuk membuktikan kubu mana yang menyelenggarakan musyawarah nasional sesuai AD/ART.

"Ketiga adanya permintaan macam-macam yang tidak mungkin dipenuhi oleh DPP Partai Golkar hasil Munas Bali," kata Bambang Soesatyo dalam rilisnya, Selasa (6/1).

Sekretaris Fraksi Golkar di DPR tersebut menambahkan alasan keempat ARB tidak perlu melanjutkan perundingan islah adalah ada kesan kubu hasil Munas Ancol melakukan taktik mengulur waktu sambil berharap dukungan politik dan dukungan kekuasaan dari pemerintah.

Alasan kelima adalah kita tidak melihat ada keseriusan dari kubu Agung Laksono untuk mencapai islah demi masa depan partai Golkar. "Lebih baik penyelesaian kekisruhan ini melalui pengadilan agar ada kepastian hukum bagi masa depan partai Golkar," imbuh Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika