REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Jokowi dinilai sebagai penindas rakyat Indonesia. Penilaian penindasan ini lebih diutamakan pada masalah agama dan keyakinan yang berada di Negeri Khatulistiwa ini.
Penilaian pemerintahan Jokowi tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto. Ini akan dilakukan HTI apabila pemerintahan Jokowi benar-benar melakukan tindakan yang meminggirkan agama terutama Islam.
"Nanti kita bakal bilang ke masyarakat bahwa presiden yang katanya pro rakyat ini ternyata penindas rakyat terutama penindas agama Islam," ungkap Ismail saat dihubungi ROL, Senin (5/1).
Pernyataan Ismail ini akan diucapkan dengan lantang apabila pemerintah memperlakukan Islam dengan semena-mena. Misalnya, jika kolom agama di KTP benar dikosongkan dan doa saat belajar diubah serta direvisi. Selain itu, jika isi revisi UU penodaan agama bertentangan dengan keinginan umat beragama terutama Islam.
Permasalahan larangan guru dan dosen agama dari asing juga akan menjadi penyebab HTI dengan lantang menyatakan pernyataannya itu nanti. Ismail khawatir bukan hanya gurunya saja yang kelak akan dilarang, tapi ilmu yang berbentuk buku juga. Ismail mengaku khawatir jika buku-buku dari Timur Tengah nanti malah dilarang untuk diedarkan di Indonesia.
Ismail menilai pemerintahan Jokowi juga tidak mengutamakan prinsip-prinsip pancasila. Bahkan, menurutnya, pemerintah seperti melangkahi dasar dari pancasila itu sendiri.
"Kabinet trisaktinya juga tidak terbukti," ungkapnya. Menurutnya, pemerintah tidak mampu melindungi rakyat terutama rakyat beragama.Padahal, ujarnya, salah satu poin dari prinsip tersebut, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat termasuk umat beragama seperti Islam.
Ismail juga menilai pemerintah saat ini seperti ingin meminggirkan Islam. Menurutnya, sikap ini tampak ketika pemerintah mulai membuat peraturan-peraturan yang kontroversial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika