REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan, jangan dicampur aduk dengan konflik politik yang ada, kata Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Hariz Azhar.

"Kasus HAM masih tebang pilih, tidak semua terproses dengan baik, jangan ada pengaruh politik," kata Hariz Azhar di Jakarta, Ahad (11/1). Menurut dia ketika kasus tersebut tidak menguntungkan beberapa tokoh atau golongan maka tidak akan kunjung selesai.

"Kasus yang tidak terselesaikan sebagian besar terkait dengan golongan tertentu, bahkan pejabat negara atau partai politik," ujarnya. Kasus Munir, tragedi Semanggi 1998 dan kasus aktivis lainnya dianggap sudah tertutup dengan kekuasaan politik, kata Hariz.

"Isu HAM sekarang hanya menjadi permainan yang menguntungkan secara bisnis atau politik, terutama yang menyangkut penggusuran lahan," katanya.

Beberapa hal yang akan muncul kembali pada pemerintahan ini menurut pengamatannya adalah pendekatan isu pengadilan HAM dan program pembangunan yang tidak mempunyai perlindungan hukum, terhadap dampak buruknya bagi masyarakat sebagai korban. Ia berpendapat sebaiknya 2015 ini, pemerintah tetap perhatian terhadap isu kemanusiaan, karena sektor ini berdampak pada kepercayaan masyarakat.

"Tahun ini akan ada beberapa pertarungan antara isu HAM, pebisnis, politis dan kelompok pendukung," tambah Hariz.

Ikuti Whatsapp Channel Republika