REPUBLIKA.CO.ID,PONTIANAK--Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo yang menolak pengajuan grasi terhadap semua terpidana narkoba.
"Saya mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menolak setiap pengajuan grasi terkait masalah narkoba," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu.
Untuk wilayah Kota Pontianak, pihaknya berkomitmen untuk memberantas dan menekan peredaran narkoba, sehingga jangan sampai ada pengguna baru.
"Kalau bisa semuanya jangan diberi grasi, berapa banyakpun jumlah terpidana narkoba, kalau dia pengedar hukuman mati sudah tepat baginya," ungkapnya.
Sebelumnya, Selasa (20/1) saat meresmikan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Presiden Jokowi meminta pengurus masjid untuk gencar menyampaikan bahaya narkoba terkait dengan kondisi darurat narkoba saat ini."Saya titip masalah narkoba disampaikan secara gencar. Posisi kita dalam darurat narkoba," katanya.
Presiden menyebutkan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba karena saat ini yang harus direhabilitasi mencapai hampir 4,5 juta orang.
Yang tak bisa direhabilitasi 1,2 juta, korban meninggal 50 orang per hari atau 18.000 per tahun."Lewat masjid sampaikan bahaya narkoba," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Presiden menanyakan apakah masyarakat setuju dengan hukuman mati dalam kasus narkoba kepada hadirin yang dijawab setuju.
"Ada 64 orang yang divonis mati. Mereka minta grasi, semua kita tolak, meski banyak tekanan dari sana sini" katanya.
Ia menegaskan RI dalam kondisi darurat narkoba. Di negara lain terlibat satu gram saja sudah dihukum berat. Di Indonesia sudah masuk penjara masih bisa mengendalikan bisnis haram itu.
"Yang terkena tidak hanya anak muda, tapi institusi seperti perguruan tinggi, pembantu rektor saja kena," katanya.
Presiden menyatakan akan bertindak tegas terhadap penjahat narkoba antara lain dengan menolak pemberian grasi dalam kasus itu.
"Saya titip ke pengurus masjid, ke ustad dan lainnya, sampaikan masalah ini karena merusak generasi muda," kata Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika