REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG—Pemerintah Kabupaten Majalengka tak bisa membendung aksi spekulan dan calo tanah di lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka. Menurut Bupati Majalengka Sutrisno, pihaknya tidak bisa mencegah aksi pembelian lahan oleh spekulan di sejumlah desa yang berbatasan atau berada di lokasi proyek bandara.

Menurutnya aksi calo dan spekulan tanah di Kertajati dilakukan warga dan para pemilik modal. “Kami tidak bisa membatasi spekulan karena ini bisnis,” katanya di Bandung, Rabu (21/1).

Menurut Sutrisno motif pengusahaan lahan oleh spekulan adalah ekonomi karena kemungkinan pemerintah membayar harga tinggi. Pihaknya berprinsip, pembatasan tidak bisa dilakukan pada pengusaaan lahan pada era pasar bebas seperti sekarang.

“Yang jadi spekulan bukan hanya yang berduit, yang tidak berduit juga,” katanya.

Pemkab Majalengka meminta Pemprov Jabar untuk menambah anggaran pembebasan lahan pada 2015 ini. Bupati mengaku, pihaknya sudah mengajukan anggaran pada Pemprov Jabar sebesar Rp100,5 miliar untuk mengganti sejumlah lahan warga di Desa Kertajati yang sudah siap dibebaskan.

“Ini agar lahan landasan pacu tahap pertama bisa dibebaskan seluruhnya,” katanya.

Saat ini landasan pacu tahap pertama baru terbangun sepanjang 2500 meter oleh pemerintah pusat. Pembangunan landasan pacu, akan kembali berlanjut jika pembebasan lahan di ujung landasan sudah selesai.

“Saya minta dianggarkan, kalau tidak di APBD murni, nanti di perubahan. Harapannya pembebasan tahun selesai,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika