REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan survei Lembaga Penelitian dan Konsultasi Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol), program maritim pemerintahan Jokowi-JK dinilai positif oleh rakyat.
"Berdasarkan survei yang kami lakukan dari 6 hingga 16 Januari 2015 tentang kinerja Jokowi-JK selama tiga bulan ini, menunjukkan program maritim dinilai positif oleh publik," kata Direktur Eksekutif Puspol Ubedilah Badrun di Jakarta, Rabu (21/1) sore.
Berdasrkan penelitian, 45 persen responden menganggap pelaksanaan visi maritim Pemerintahan Jokowi-JK sangat tepat, contohnya adalah tindakan penenggelaman kapal asing ilegal.
Sebesar 20 persen responden menilai penenggelaman kapal adalah bentuk ketegasan pemerintah yang merupakan hal positif, sedangkan 34 persen menyetujui tindakan tersebut dengan syarat dilakukan sesuai dengan prosedur dan sisanya atau satu persen mengatakan tidak tahu.
Kebijakan penenggelaman kapal tersebut, ujar dia, membuat 74,07 persen responden menganggap Presiden Jokowi serius menjalankan visi pembangunan maritim.
Namun, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan paradigma "post-positivistik" itu menunjukkan publik belum menilai positif kebijakan lain, seperti kartu ajaib dan pengalihan subsidi BBM.
Penelitian tersebut menunjukkan sebanyak 25,4 persen responden yang menyetujui perubahan Kurikulum 2013, 15,87 persen yang menganggap kurikulum sebelumnya lebih baik, 19,05 persen menganggap perubahan kurikulum menyulitkan guru dan siswa, 26,98 persen menilai terjadi ketidakjelasan dalam penerapan kurikulum serta 12,7 persen menyatakan tidak tahun.
Sementara itu, kebijakan kartu pintar dan sehat hanya dinikmati oleh 27 persen orang sehingga 73 persennya menganggap kebijakan tersebut kurang penting menunjang kebutuhan hidup sehari-hari.
Terkait kebijakan BBM, 51 persen responden mengetahui pengalihan subsidi ke sektor produktif kerakyatan, sedangkan 49 persennya tidak mengetahui. Meski begitu, sebanyak 52 persen tidak yakin pengalihan subsidi BBM dapat mendorong terciptanya pembangunan di sektor produktif kerakyatan.
Berdasarkan penelitian evaluasi tiga bulan tersebut, Puspol menyarankan agar pemerintah lebih serius menjalankan program pembangunan maritim, memperbaiki penerapan kurikulum pendidikan dan mengalihkan dana subsidi dengan tepat guna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika