REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memberi dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang dinilai sebagai upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Mereka menyampaikan pernyataan bersama di depan gedung KPK.
Mereka menyatakan, tindakan penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri adalah tindakan sewenang-wenang dan merupakan pukulan balik kepada semangat dan gerakan pemberantasan korupsi. Penangkapan sewenang-wenang ini adalah upaya mendelegitimasi kewenangan KPK dalam mengusut kasus tersangka Komjen Pol Budi Gunawan
"Untuk itu kami menuntut Mabes Polri agar segera membebaskan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto dari tahanan polisi karena penangkapan sewenang-wenang," kata Budayawan Butet Kertaradjasa dalam membacakan tuntutan, Jumat (23/1).
Rohaniawan Franz Magnis Suseno juga turut membacakan isi tuntutan. "Presiden Joko Widodo membatalkan pengangkatan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri dan mendukung pengusutan oleh KPK," ujarnya.
Dalam tuntutan yang dibacakan secara bergantian itu, istri almarhum aktivis HAM Munir, Suciwati, juga ikut membacakan tuntutan. Dalam poin ke tiga yang dibacakan, Suciwati mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membela KPK.
"Jangan biarkan KPK digeruduk dan dikuasai oleh kaki tangan koruptor. Jangan biarkan Indonesia dikuasai mafia koruptor," ujarnya.
Saat ini, puluhan aktivis antikorupsi dari berbagai lembaga berkumpul di depan gedung KPK. Berbagai poster dukungan kepada KPK dibentangkan. Orasi dukungan terus didengungkan. Mereka meminta Bambang dilepaskan dan memberi kesempatan KPK mengusut kasus Budi Gunawan.
"Tangkap Budi Gunawan, bebaskan BW dukung KPK bekerja tanpa tekanan dan intervensi," kata Suciwati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika