REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekskutif KPK Watch, M Yusuf Sahide, menilai, ada ketimpangan ‎cara pandang masyarakat terkait keberadaan dua institusi penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.

"KPK identik dengan perjuangan rakyat, Polri identik dengan kesalahan, tidak boleh seperti itu. Kita harus luruskan cara pandang. Semua manusia punya potensi melakukan kesalahan," kata M Yusuf, di Jakarta, Jumat (23/1).

Saat ini, masyarakat juga harus melihat kinerja kedua institusi tersebut secara seimbang. Dari semua rentetan peristiwa yang terjadi, semua pihak tetap harus menjunjung tinggi kaidah hukum yang berlaku. Dicontohkan, pada awal-awal kinerja KPK nampak bagus karena mampu menembus batas-batas tabu yang selama ini tak tersentuh. Namun, kelamaan seperti cicak vs buaya muncul, bahkan kemudian disusul sprindik bocor.

Yusuf menambahkan, dukungan besar dari masyarakat terhadap KPK selama ini tampaknya membuat KPK jumawa.  "Seperti kasus Anas yang mencantumkan dalil kasus gratifikasi dan kasus lain-lain. Itu tidak boleh seperti itu, mana ada hukum acara seperti itu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika