REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta berharap gesekan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri tidak terjadi menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim Polri, Jumat (23/1) kemarin.

Dari keterangan tertulis yang diterima, Ahad (25/1), Pemuda Muhammadiyah menyebut penangkapan Bambang Widjojanto oleh Polri mendapatkan respons yang cukup keras dari masyarakat. Hal itu seolah menyuarakan kembali perseteruan lembaga penegak hukum antara Polri dengan KPK, seperti Cicak VS Buaya pada 2009 silam.

Banyak kalangan menilai ada nuansa balas dendam atas keputusan KPK dalam perkara dugaan rekening gendut yang menyeret calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Perseteruan lembaga penegak hukum itu pun justru akan menimbulkan kerugian internal bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

Untuk itu Pemuda Muhammadiyah (PM) DIY berharap agar 'Cicak vs Buaya' tidak terulang kembali. PWPM DIY mengharapkan pemberantasan korupsi tetap menjadi fokus pemerintah serta aparat penegak hukum dalam mewujudkan bangsa yang adil dan sejahtera.

Selain itu seluruh lembaga penegak hukum yang menangani korupsi baik itu kepolisian, KPK, kejaksaan, maupun pengadilan agar bersikap independen dan tidak terlibat politik dalam penuntasan kasus korupsi. "Presiden dan Wakil Presiden harus menunjukkan sikap negarawan untuk mencegah perseteruan antarlembaga penegak hukum," kata Ketua PWPM DIY Iwan Setiawan.

Ia meminta seluruh proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan friksi di tengah masyarakat. Di sisi lain, masyarakat agar menahan diri serta mengedepankan nalar kritis agar tidak mudah terbawa arus atas setiap peristiwa yang terjadi.

"PWPM DIY akan senantiasa di garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan dan perbuatan korupsi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika