REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi diminta segera membatalkan pelantikan Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri. Hal ini menurut para pengamat politik merupakan pesan dari rakyat yang harus bisa ditangkap oleh Jokowi.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyatakan gejala di publik menunjukkan hal demikian. Dia mencontohkan hasil dari rekomendasi tim independen, dan juga gerakan massa di akar rumput sepakat bersuara agar BG tidak dilantk menjadi Kapolri.

“Di sini tinggal Jokowi berani atau tidak menggunakan hak prerogratif nya selaku presiden,” kata dia, Jumat (30/1).

Dia berpendapat arah kepada pembatalan BG menjadi Kapolri cukup besar. Hal ini, kata dia, ditunjukkan dengan Jokowi yang coba menggalang kekuatan dengan elemen politik lain.

Siti mencontohkan pertemuan Jokowi dengan KMP, Habibie dan juga pembentukan tim independen merupakan penggalangan kekuatan yang dilakukan oleh Jokowi. “Soalnya kebijakan pembatalan BG menjadi kapolri justru tidak didukung oleh PDIP,” kata dia.

Menurut Siti, tinggal kecermatan  dari Jokowi saja apakah bisa mengkonsolidasikan kekuatan yang ada diluar PDIP. Jika ini berhasil, kata dia, kebijakan pembatalan BG menjadi Kapolri bisa berjalan mulus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika