REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal fokus dalam menangani infrastruktur kawasan perbatasan yang banyak disorot sejumlah pihak karena selama ini terkesan kerap diabaikan pembangunannya.
"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam lima tahun ke depan akan memprioritaskan penanganan infrastruktur seperti jalan, air bersih, jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan pengelolaan persampahan pada kawasan perbatasan," kata Plt Sekretaris Jenderal Kemenpupera Taufik Widjoyono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Anggaran untuk menangani infrastruktur di kawasan perbatasan pada tahun 2015 dialokasikan sekitar Rp 8,8 triliun yang terdiri atas sektor Sumber Daya Air (Rp 1,2 triliun), sektor Bina Marga (Rp 5,3 triliun), sektor Cipta Karya (Rp 1,3 triliun) dan sektor Perumahan Rakyat (Rp 884 miliar). Anggaran tersebut berasal dari APBN senilai Rp4,9 triliun dan APBN Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp 3,6 triliun.
Menurut Taufik, sasaran penanganan Jalan Lintas Perbatasan Kalbar yang dituju adalah pertama, akses yang menuju perbatasan yakni Sajingan - Aruk - Entikong dan Bts Serawak - Nanga Badau menjadi 4 lajur sejauh 34,5 kilometer.
Kedua lintas paralel perbatasan yakni Temajuk - Aruk - Entikong (252,8 kilometer), Entikong - Nanga Badau (242,8 kilometer) dan Nanga Badau - Bts Kaltim (375,8 kilometer).
Khusus penangan lintas paralel Nanga Badau - Bts Kaltim penanganan berupa pelebaran di Jalan eksisting terhubung (210,3 kilometer) dan belum terhubung (65,5 kilometer).
Sementara itu, untuk penanganan Lintas perbatasan Kaltim dan Kaltara sasaran tahun 2015 yakni akses Malinau - Log Bawan - Long Midang, Mensalong - Tau Lumbis dan Lintas Paralel yakni Bts Kalbar (Log Nawang - Malinau) dan Malinau - Mensalong - Simanggaris - Sei Ular.
Adapun untuk pekerjaan sektor Cipta Karya pelaksanaannya tersebar di lima kabupaten (Sambas, Sanggau, Nunukan, Kapuas Hulu dan Mahakam Ulau).
Khusus NTT sektor Cipta Kaya yang ditangani diperuntukkan bagi 2 kabupaten (Belu dan Malaka). Disisi lain penanganan Lintas jalan kawasan perbatasan NTT - Timor Leste yang dibagi 2 yakni akses menuju perbatasan Atambua - Motomasin, Lakfehan - Oelfaub serta Lintas paralel mulai dari Momasin - Laktutus - Motoain sepanjang 212 kilometer.
Sementara untuk jalan lintas perbatasan Papua penanganan tahun 2015 ini diperuntukkan pada ruas Waris - Yeti - Ubrub - Towe Hitam (131 kilometer) dan Merauke - Tanah Merah - Waropko - Oksibil (620,9 kilometer).
Sebagaimana diberitakan, persoalan infrastruktur yang masih minim di berbagai daerah mesti menjadi perhatian serius dari pemerintah, kata Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta.
"Minimnya infrastruktur di daerah perbatasan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol laut, pelabuhan dan bandara, tidak segera diwujudkan," kata Oesman Sapta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (2/2).
Wakil Ketua MPR RI juga menuturkan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci bagi peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika