REPUBLIKA.CO.ID, ABUJA -- Nigeria akhirnya menunda pemilihan presiden dan legislatif demokratis dan dijadwalkan ulang pada 28 Maret, mendatang. Penundaan ini terjadi karena adanya serangan besar yang dilakukan gabungan pasukan Nigeria dan Chad melawan militan Boko Haram.
Komisi Pemilihan Umum mengatakan belum siap untuk bertanggungjawab dalam proses pemilihan presiden. Alasannya, pihak keamanan Nigeria tidak dapat menjamin keselamatan pemilih di seluruh negeri. Keputusan penundaan akhirnya diumumkan pada Sabtu (7/2).
"Banyak orang akan sangat marah dan kesal. Saya ingin meyakinkan semua warga Nigeria tidak ada yang memaksa kita untuk membuat keputusan ini, ini adalah keputusan yang sangat berat," ujar Ketua KPU Nasional, Attahiru Jega.
Komisi juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilu di empat negara bagian Timur Laut yang menjadi pusat pemberontakan Boko Haram. Tetapi keterlibatan masyarakat di sana untuk melakukan pemilihan presiden cenderung sangat tinggi.
Jega mengatakan, penasehat keamanan nasional dan pejabat intelijen membutuhkan enam pekan untuk melakukan operasi besar melawan Boko Haram. Sehingga mereka tidak dapat bertugas untuk mengamankan pemilu.
Menurutnya, akan sangat tidak bertanggung jawab jika mengabaikan saran dari pihak keamanan. KPU ingin menyelenggarakan pemilu yang aman, bebas, adi, dan dapat dipercaya.
Penundaan ini juga akan memberikan waktu lebih banyak bagi KPU untuk mmebagikan kartu pemilih. Hingga Jumat (6/2), hanya 45.800.000 orang dari 68,8 juta kartu yang baru dibagikan. Hal itu dikarenakan Nigeria tidak memiliki layanan pos meski tingkat ekonomi mereka terbesar di Afrika.
Jega khawatir jutaan orang bisa kehilangan haknya jika Boko Haram melakukan serangan yang besar. Karena sebelumnya, 1,5 juta orang telah pergi dari daerah asalnya untuk menghindari kebrutalan serangan Boko Haram.
Amerika Serikat telah mendesak Nigeria untuk terus maju melakukan pemungutan suara. Menteri Luar Negeri AS, John Kerry mengunjungi Nigeria dua pekan lalu. Dia mengatakan, salah satu cara terbaik untuk melawan Boko Haram adalah menyelenggarakan pemilu yang dapat dipercaya, damai, dan tepat waktu.
"Ini penting bahwa pemilihan ini dilakukan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan," ujar dia. Pemilihan kali ini telah diumumkan lebih awal.
Pemilu 2011 lalu juga sempat tertunda. Sehingga periode ini -hingga 29 Mei- adalah batas waktu untuk menetapkan pemerintah baru.
Bentrokan terjadi saat Pemilu Nigeria yang dilakukan secara tradisional pada 2011 lalu. Sebanyak 800 orang tewas dalam protes ketika Goodluck Jonathan mengalahkan mantan diktator militer Muhammadu Buhari.
Saat ini, kedua pria akan berhadapan lagi dan pendukung mereka saling mengancam dengan kekerasan jika calon yang didukungnya tidak menang. Seorang analis politik mengatakan, terlalu cepat untuk menganalisis karena partai oposisi untuk pertama kalinya membentuk koalisi yang dipimpin oleh Buhari. Penundaan pemilu itu membuat marah oposisi.
Sementara, pihak Jonathan memuji penundaan pemilu, tetapi tetap menyalahkan KPU. Mereka mengatakan telah mengalami kerugian logistik dan tantangan internal.
Koalisi Buhari mengatakan akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas dampak dari penundaan demokrasi Nigeria. Mereka megimbau pada seluruh rakyat Nigeria untuk tetap tenang dan tidak melakukan kekerasan.
Partai Jonathan telah memenangkan pemilu sejak pemerintahan militer berakhir 1999, sialam. Militer dianggap gagal karena terjadinya pemberontakan selama lima tahun, korupsi merajalela, dan terjadi kemerosotan ekonomi karena harga minyak yang jatuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika