REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pengamat Ekonomi Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Marzuki mengatakan para pembantu presiden, dalam hal ini menteri harus mampu menjabarkan keinginan Presiden Joko Widodo.

"Semua pembantu-pembantu presiden termasuk partai pendukungnya harus mampu memperbaiki komunikasi politik presiden dan menjabarkan keinginan dari presiden," ujarnya, Senin (9/2).

Marzuki mengatakan komunikasi politik yang kurang baik akan melahirkan multi interpretasi pada kalangan bawah dalam hal ini rakyat. Karenanya, para menteri harus mampu menjabarkan keinginan presiden.

Ia mencontohkan, kebijakan pemerintah termasuk mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat menciptakan kepanikan, utamanya menyangkut harga kebutuhan pokok yang melambung.

"Kebijakan politik saat ini sangat merugikan pengusaha dan rakyat secara umum. Karena kebijakan politik telah membuat kepastian ekonomi di daerah turun drastis, Kebijakan yang dikeluarkan presiden ini harus dijabarkan oleh para menteri," jelasnya.

Ia melanjutkan kebijakan pemerintah memang perlu dikritisi karena banyak yang bersifat jebakan. Kebijakan jebakan dimaksud yakni penghapusan total semua subsidi yang sudah jalan selama ini.

Kemudian kebijakan jebakan lainnya yakni menaik turunkan harga komoditi bahan bakar minyak, tarif dasar listrik (TDL), dan beberapa di antaranya. Kebijakan selanjutnya terkait pemanfaatan mafia dalam melakukan penggelembungan barang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika