REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengatakan Presiden Joko Widodo tetap harus meminta saran dari KPK kembali, pascaputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan penetapan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah.

"Presiden harus meminta saran dari KPK lagi, karena penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK pasti ada bukti yang kuat," kata Igor dihubungi dari Jakarta, Senin (16/2).

Pada hari ini Hakim PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian gugatan praperadilan calon Kapolri terpilih Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Hakim memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah.

Menurut Igor, polemik soal Budi Gunawan merupakan salah satu keputusan tersulit atau dilema Presiden Jokowi. Namun, dengan sekian lamanya polemik bergulir, memang ada tiga alasan yang setidaknya bisa mendorong pelantikan Budi Gunawan segera dilakukan.

Pertama, kuasa anggaran Kepolisian ada di tangan Kapolri, sehingga jika tidak segera dilantik, kerja polisi bisa terhambat. Kedua, sudah berjalannya proses politik fit and proper test oleh DPR, serta proses hukum praperadilan di PN Jaksel.

Ketiga, pelantikan BG sekarang memang sudah sesuai rekomendasi dari Megawati, Koalisi Indonesia Hebat, dan juga dari Watimpres. Namun begitu, Igor menambahkan, presiden tetap bisa memakai hati nuraninya untuk tetap menimbang persepsi publik agar tetap tidak usah melantik BG, karena itu adalah hak prerogatifnya.

Selain itu Jokowi juga bukan petugas partai, melainkan presiden pilihan rakyat.

"Jadi, sekarang presiden bertanggung jawab untuk segera mengambil keputusan yang tidak populer dan tidak sesuai kehendak publik. Atau tetap menggunakan alasan moralitas dan etika untuk memulai revolusi mental yang selalu didengungkan," jelas Igor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika