REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan agar sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) dapat segera diterapkan pada tahun ini.

"Makanya, saya minta semua unit cepat-cepat laksanakan proses tendernya, bahkan kalau bisa, bulan depan sudah mulai. Sehingga, paling lambat akhir tahun ini ERP sudah jalan," kata Gubernur Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/2).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pihaknya juga menginginkan agar salah satu BUMD DKI, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ikut masuk dalam proyek tersebut. "Karena dengan adanya Jakpro dalam proyek tersebut, tentu saja kita akan lebih tertolong. Selain itu, kita juga bisa memperkirakan hitung-hitungan bisnis sekaligus keuntungannya," ujar Ahok.

Sementara itu, dia juga memberikan apresiasi kepada dua perusahaan yang selama ini telah melakukan uji coba ERP, yaitu Q-Free asal Norwegia dan Kapsch dari Swedia. "Selama masa uji coba, sekitar 95 sampai 98 persen mesin ERP dapat mendeteksi On Board Unit (OBU) yang dipasang pada sejumlah kendaraan yang melintasi gerbang ERP," tutur Ahok.

Tetapi, meskipun kedua perusahaan itu telah melaksanakan uji coba sebelumnya, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku tidak dapat menentukan perusahaan mana yang akan ditunjuk menjalankan ERP di Jakarta.

"Karena, tetap saja kedua perusahaan itu harus mengikuti proses tender dulu sebelum akhirnya benar-benar terpilih sebagai perusahaan yang menerapkan ERP secara resmi," ungkap Ahok.

Sebelumnya, dua perusahaan tersebut melaksanakan uji coba ERP di dua lokasi yang berbeda, yaitu di kawasan Jalan HR Rasuna Said (Kuningan) oleh Q-Free dan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin oleh Kapsch.

Ikuti Whatsapp Channel Republika