REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menilai kisruh antara dua lembaga penegak hukum di Indonesia, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri masih dalam taraf wajar.

"Kita kan negara yang demokrasi, hal-hal itu masih wajar. Pergerakan dalam konteks politik dan hukum masih wajar," katanya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/2).

Menurutnya kisruh antara KPK dan Polri juga tidak akan menjurus kepada keamanan nasional. Ia pun menegaskan TNI tak akan ikut campur dalam permasalahan yang membelit kedua lembaga hukum ini.

"TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat yang belum masuk domain TNI. Kalau masih masalah hukum silakan ditangani. Kalau sudah 'high intensity' dan mengganggu kemanan nasional baru kita turun, no way. Sekarang masih 'low intensity'," tegasnya.

Moeldiko menghimbau kepada semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana dan jangan dibawa ke arah konflik yang nantinya malah merugikan stabilitas nasional, terutama di bidang perekonomian.

"Yang kita sikapi, saya hormati tapi kita juga perlu mengingatkan agar hal ini tidak menjurus ke konflik. Karena kita semua tidak menginginkan seperti itu. Jangan sampai kita tidak stabil, mengganggu ekonomi nasional. Stabilitas sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Jadi saya imbau sesuai koridor, jangan lewati batas," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika