REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menilai dirinya masih definitif sebagai Wakil Ketua KPK. Pasalnya, Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemberhentian dirinya belum diterima.
"Saya masih selaku Komisioner KPK, karena Kepres belum saya terima," kata Bambang Widjojanto disela memberikan orasi dan apersiasi dihadapan sejumlah civitas akademika di depan Gedung KPK.
Selaku Komisoner KPK, ia minta dukungan masyarakat untuk menghentikan kriminalisasi KPK. Masyarakat juga patut menuntut dan mengupayakan reformasi di Kepolisian supaya lembaga itu jauh dari upaya penyalahgunaan kewenangan dan bersih dari tindak pidana korupsi.
"Berbagai pernyataanya menikam sanubari kami di KPK, karena kriminalisasi tidak bisa dipungkiri," katanya.
Bambang mengapresiasi upaya dari civitas akademika untuk melakukan reformasi Kepolsian. "Kami (KPK) apresiasi atas dukungan Indonesia bersih dengan reformasi Kepolisan. Dan ini adalah proses panjang perjuangan yang akan ditempuh civitas akademika," jelasnya.
Sementara itu, pimpinan aliansi mahasiswa dan civitas akademika se Indonesia, Imam Prasojo menjelaskan, civitas akademika seluruh Indonesia akan memulai rencana aksi dan tuntutan reformasi Kepolisian. Hal itu untuk membersihkan Polri dari upaya penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi, dan korupsi.
"Mulai hari ini kami menyerukan civitas akademika seluruh Indonesia untuk turun ke jalan tutut perbaikan birokrasi dan reformasi Kepolisian. Dimana rencana itu juga dimulai dengan konsolidasi dan aksi seluruh civitas akadmika pada hari Minggu (22/2) di depan pos Kepolisian Hotel Indonesia pada pukul 09:00, Rabu (25/2) di Salemba, dan 5 Maret di Taman Ismalil Marzuki," paparnya.
Ia mnjelaskan, pihaknya menghimbau seluruh mahasiswa menyusun kelompok untuk menuntut reformasi Kepolisian. "Supaya polisi yang baik bisa melakukan perubahan di Kepolisian di bawah Pak Kapolri Badrodin Haiti dan kampus harus mendukungnya," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika