REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) menilai kepengurusan Golkar Munas Bali tak menghargai keberadaan Mahkamah Partai (MP) Golkar. Anggota TPPG Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, MP Golkar semestinya tak lagi menganggap adanya dualisme kepengurusan partai dalam putusan mahkamah mendatang.

Sebab, dikatakan dia, selama proses penyelesaian internal, kubu Munas Bali kerap tak hadir. Akan tetapi, malah meminta waktu perpanjangan sidang mahkamah. "Ini namanya sangat tidak menghargai. Tidak menghormati keberadaan mahkamah partai," kata Agun, dalam pesan singkatnya, Jumat (20/2).

Agun menerangkan, MP Golkar sudah dua kali bersidang. Pertama, pada Rabu (11/2), dan Selasa (17/2). Akan tetapi, kepengurusan Golkar Munas Bali, menolak untuk hadir. Bahkan menyatakan, tak mengakui proses pengadilan internal tersebut.

Akan tetapi, dikatakan dia, pada sidang kedua, melalui Ketua MP Golkar, Muladi, kepengurusan Golkar Munas Bali, menyampaikan resmi, agar sidang MP Golkar diperpanjang. Permintaan itu, dimaksudkan, agar Golkar Kubu Aburizal Bakrie (ARB) menyiapkan bukti-bukti kepengurusan partai yang sah.

Dikatakan Agun, selama sidang MP Golkar, TPPG, sebagai pemohon, taat hadir. Penyampaian bukti-bukti tentang kepengurusan partai yang sah, pun sudah dibeberkan di hadapan mahkamah.

Karena alasan tersebut, dikatakan Agun, agar MP Golkar mendesak Kepengurusan Golkar Munas Bali, hadir dalam sidang kelanjutan MP Golkar. Agun pun mendesak, agar Kepengurusan Golkar versi ARB cs, mencabut semua surat penolakan yang tak mengakui adanya sidang MP Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika