REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR mendukung sikap tegas pemerintah Indonesia memanggil pulang Dubes RI untuk Brasil Toto Riyanto. DPR juga mendukung sikap pemerintah yang memanggil Dubes Brazil di Jakarta ke kementerian luar negeri untuk menyampaikan protes keras.

"Sikap pemerintah sudah benar, oleh karenanya patut didukung. Pemberian credential (surat kepercayaan atau surat mandat) adalah hak negara akreditasi tapi pembatalan penyerahan kepada Dubes kita disaat yang bersangkutan sudah berada di istana keperesidenan bersama dengan dubes-dubes lain adalah pelecehan diplomatik," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (21/2).

Tantowi mengatakan Indonesia patut protes keras. Menurutnya, tidak ada negara yang bisa mendikte hukum negara lain dan Brasil sebagai negara berdaulat seharusnya memahami dan memaklumi itu.

Dia menambahkan tindakan emosional yang diambil pemerintah Brasil akan memperburuk hubungan bilateral kedua negara dalam berbagai bidang. Di bidang pertahanan, Indonesia dan Brasil menjalin kerjasama yang baik.

Tahun anggaran 2009-2014, Indonesia memesan pesawat Super Tucano untuk mengawasi garis pantai. Indonesia juga memesan Multi Launcher Rocket System (MLRS).

"Kami akan duduk dengan Kementerian Pertahanan untuk mengevaluasi kerjasama ini ke depan jika Brasil tidak mengubah sikap," kata pria yang juga penyanyi musik country tersebut.

Di bidang perdagangan, sebagai salah satu penghasil daging terbesar di dunia, Brasil saat ini sedang berusaha memasukkan dagingnya ke Indonesia.

"Mereka tahu besarnya kebutuhan kita akan daging. Dari dua bidang itu saja, saya menilai Brasil dalam posisi yang lebih membutuhkan kita. Kita sedang dalam posisi darurat narkoba, oleh karenanya pemerintah tidak boleh takut apalagi tunduk oleh tekanan-tekanan seperti yang sedang ditunjukkan Brasil dan Australia saat ini," ujar Tantowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika