REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan membacakan hasil putusan sidang sengketa dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Konflik yang terjadi di dua kubu kepengurusan PPP ini diharapkan selesai di putusan tingkat pertama ini.
Ketua DPP PPP hasil muktamar Jakarta, Djafar Alkatiri berharap siapapun yang dimenangkan oleh putusan PTUN nanti, partai berlambang Ka'bah ini dapat islah. Pihak yang kalah harus ikhlas menerima putusan untuk dipimpin, sedangkan yang menang harus mau merangkul pihak yang kalah.
Jangan sampai, kata dia, hanya karena kepentingan perorangan membuat konflik di partai Islam ini berkepanjangan. Sebab, yang rugi justru partai sendiri. "Kalau kita kalah, kita siap, kalau kita menang yang kalah harus memberikan keikhlasan," kata Djafar pada Republika, Ahad (22/2).
Djafar menegaskan, islah oleh kedua belah pihak merupakan jalan yang diinginkan oleh seluruh pihak. Namun, hanya karena kepentingan perorangan membuat partai yang memiliki sejarah panjang di Indonesia ini menemui prahara besar.
Kubu Djan Faridz optimis gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dikabulkan oleh PTUN. Pasalnya, Menkumham dinilai melanggar Undang-Undang Partai Politik karena membuat surat keputusan pada partai yang tengah bersengketa.
"Berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan kita menang," imbuh Djafar.
Djafar menegaskan bahwa upaya islah sudah dilakukan secara aktif oleh kubu Djan Faridz. Misalnya dengan menemui tokoh-tokoh Islam untuk menjadi mediator dalam islah ini. Djafar yang juga anggota tim islah kubu Djan Faridz ini mengatakan upaya islah dengan bantuan mediator tokoh muslim buntu karena kepengurusan Romahurmuziy tidak menunjukkan itikad baik untuk islah.
Djafar menuding pihak Romahurmuziy yang sering berbohong di depan publik terbuka untuk islah. Padahal, kepengurusan hasil muktamar Surabaya tersebut tidak pernah bersedia diajak untuk membicarakan soal islah diantara dua kubu yang bersengketa.
