REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Haryadi menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus mulai membangun komunikasi dengan partai politik yang memiliki kedekatan personal, sebelum digelarnya rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Sebab menurutnya pascamundur dari Partai Gerindra, Ahok sudah tidak punya lagi pendukung di DPRD DKI Jakarta. Sehingga untuk lolos dari hak angket anggota DPRD DKI, Ahok harus mampu menjalin komunikasi intens dengan Parpol.

Haryadi menilai, partai yang memiliki kedekatan personal dengan Ahok yakni PDIP. Disamping karena Wakil Gubernur DKI yang saat ini mendampingi Ahok berasal dari PDIP, hal lainnya karena Ahok mampu berkomunikasi dengan baik kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Saya kira itu menjadi sangat amat bergantung pada kemampuan Ahok berkomunikasi dengan pimpinan partai yang secara personal lebih dekat. Dalam hal ini saya rasa adalah PDIP. Kata kuncinya saya kira ada di PDIP," ujarnya kepada Republika, Ahad (1/3).

Ia melanjutkan, jika Ahok mampu menjalin komunikasi secara intens dengan PDIP maka setidaknya PDIP dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan konflik antara DPRD dan Ahok.

Haryadi yakni dengan menjadi motor yang menjembatani komunikasi dan negoisasi dalam hubungan eksekutif dan legislatif ditingkat DKI. Sehingga konflik ini  tidak berujung pada pemakzulan. Selain itu, jika komunikasi dengan PDIP berhasil maka besar kemungkinan partai yang tergabung dalam KIH akan ikut membantu agar lolos dari hak angket.

Sebelumnya diberitakan, Sebanyak 106 Anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setuju untuk menggunakan hak angket. Hak angket nantinya untuk menyelidiki Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok terkait APBD DKI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika