REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak penggiat antikorupsi mengkritik keputusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus dugaan rekening gendut Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai KPK tidak bertanggung jawab atas kasus Budi Gunawan.

"KPK menyepelekan seperti tidak bertanggung jawab," kata Ray, Selasa (3/3).

Upaya yang dilakukan pimpinan KPK dirasa tidak maksimal dalam pengusutan tuntas perkara Mantan Calon Kapolri tersebut. Hal ini berdampak pada pelemahan KPK sebagai lembaga hukum di Indonesia. Cara yang dilakukan pimpinan KPK terlihat sangat enteng memberantas korupsi kali ini.

"Caranya kurang bermartabat. Harusnya bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK)," ujar aktivis LSM yang memerangi korupsi ini.

PK harusnya bisa ditempuh KPK sebagai penolakan hasil keputusan hakim praperadilan. Namun, pimpinan KPK justru memilih melimpahkan kasusnya ke Kejagung. Bukan hanya pelemahan sebagai lembaga hukum, pelemahan juga terjadi bagi penyidik KPK. Menurut Ray, penyidik KPK sudah bekerja habis-habisan dengan resiko tinggi bahkan diancam akan dipidanakan. Namun upaya itu harus terhenti dengan keputusan pimpinan KPK.

Kasus ini sudah menyita perhatian publik beberapa bulan ini. Banyak masyarakat beranggapan KPK sebagai lembaga hukum yang masih dipercaya di Indonesia. Ray menambahkan, KPK tidak menghargai dukungan yang mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Masyarakat harus kecewa dengan hal ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika