REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepengurusan Partai Golkar di daerah mulai khawatir kisruh internal yang tak kunjung selesai, akan menghambat kepesertaan partai itu dalam Pilkada 2015. Wakil Ketua DPD I, Sulawesi Selatan, Mohammad Roem meminta pucuk kepemimpinan partai merestrukturisasi kepengurusan bersama.
Ia mengatakan di provinsinya saat ini, tercatat 10 wilayah yang masuk dalam rencana pelaksanaan Pilkada serentak. Akan tetapi sampai hari ini, Partai Golkar belum terdaftar sebagai peserta Pilkada. Konflik internal, diungkapkan dia mengancam loyalitas para kader daerah yang siap dalam Pilkada.
"Kami khawatir. Bagaimana kalau sampai Golkar gak bisa ikut Pilkada," katanya saat dihubungi, Kamis (5/3).
Mohammad menghimbau agar kepengurusan di DPP Golkar bisa kembali akur. Menurutnya, DPD I Sulsel, masih berkiblat pada kepengurusan. Golkar Munas Bali. Namun, upaya mendaftarkan kepengurusan Golkar Munas Ancol ke Kemenkumham, membuat banyak kader bingung.
Sebab suara DPD I Sulsel, hanya akan berdaulat kepada kepengurusan yang diakui oleh pemerintah. Mohammad pun kecewa atas keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang tak terang dalam memutus kisruh antara Ketua Umum Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB) dan Ketua Umum Golkar Munas Ancol, Agung Laksono.
Sebab menurut dia, keputusan soal kepengurusan mana yang sah dari MPG, bisa menjadi acuan bagi kepengurusan Golkar di daerah.
Sementara itu, Ketua DPD I Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim mengaku tak khawatir soal kisruh petinggi Golkar di Jakarta. Sebab, menurut dia, pelaksanaan pilkada 2015, masih menyisakan banyak waktu. Meskipun, pilkada serentak ta-hun ini, bakal dijadwalkan pada Desember 2015.
Mesipun MPG dalam putusannya tak memberikan kepastian yang terang soal hasil munas yang sah. Dikatakan Hendra, acuan kepengurusan puncak Golkar, masih berdasar atas hasil Munas Riau 2009.
"Bagi Golkar di Sumatera Barat, pelaksanaan pilkada masih mengacu keputusan partai hasil di (Munas) Riau," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika