REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adnan Buyung Nasution mengusulkan pembentukan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan badan ini diperlukan untuk memproteksi lembaga antikorupsi ini agar tidak dijadikan 'alat' penguasa.

Menurutnya, badan ini juga akan mengawasi setiap kebijakan KPK, terutama agar pimpinan tidak tergesa-gesa dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa adanya alat bukti yang kuat. Tetapi, kata dia, badan pengawas harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas tinggi dan tidak sembarangan.

"Setiap hari (pengawas) harus ada di sini (KPK), ikut menilai apakah benar penetapan tersangka sudah cukup bukti. Jangan tergantung pimpinan saja dan para penyidik, perlu badan pengawas yang berintegritas," katanya usai menjenguk Anas di Rutan KPK, Jakarta, Jumat (6/3).

Pengacara senior ini mengatakan, Badan Pengawas diperlukan agar KPK tidak dapat berbuat sewenang-wenang. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, KPK harus terhindar dari oknum yang memiliki kepentingan dan agenda sendiri.

Buyung mencontohkan, penetapan tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan dinilainya merupakan keputusan yang janggal. Sebab, keputusan itu diambil sehari sebelum Kalemdikpol itu akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Selain kasus Budi Gunawan, Buyung menuduh bahwa KPK telah dijadikan alat untuk menjerat kliennya, Anas Urbaningrum. Menurutnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu telah menjadi korban dalam konflik internal di partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Itu memang nyata, saya sebut ini korban politik dari rezim kekuasaan yang lalu (zaman SBY)," ujar mantan ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika