REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Wacana pemberian dana APBN sebesar Rp 1 triliun kepada partai politik (parpol) menuai kritik. Wacana yang digulirkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ini dinilai tidak memperhatikan akar persoalan yang sesungguhnya. Hal itu antara lain disampaikan pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy.

Menurut Noorsy, persoalan wacana itu bukan pada besaran dana APBN bagi parpol. Akan tetapi, ekses demokrasi yang terlalu liberal bagi Indonesia. Sehingga, hubungan rakyat dengan pemimpin yang dipilihnya bahkan melalui pemilihan langsung, hanya diukur dengan uang. Tidak ada lagi, kata Noorsy, ukuran modal sosial.

“Soalnya bukan dana Rp 1 triliun. Ini soal mengembalikan modal sosial yang luluh lantak oleh demokrasi liberal. Sejak Pemilu 1999, kita sudah menjalani pemilu berbasis transaksi material,” ujar Ichsanuddin Noorsy saat dihubungi ROL, Selasa (10/3).

Noorsy melanjutkan, pemerintah mestinya peka akan efek buruk demokrasi yang terlalu liberal. Namun yang dilakukan pemerintah justru sebaliknya. Dengan menggulirkan wacana tersebut, lanjut Noorsy, pemerintah justru menyeret Indonesia masuk jauh ke dalam sistem amburadul.

“Maka usulan yang diajukan Menteri Tjahjo sesungguhnya sedang mengesahkan, memang modal sosial kita sudah luluh lantak. Nah, itu yang saya anggap, pemerintah tidak menyelesaikan masalah,” kata Noorsy. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika