REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan mosi tidak percaya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Hal tersebut terkait keputusan Yasonna dalam menyikapi sengketa internal partai politik, terutama Partai Golkar dan PPP.
"Semua KMP kompak tidak percaya terhadap Menteri Laoly. Mosi Ini adalah inisiatif yang digalang oleh para anggota DPR. Kami sampaikan mosi ini kepada menteri (Yasonna) sebagai individu atas langkahnya memutuskan partai Golkar dan PPP," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (13/3).
Selain itu, Bambang mengatakan KMP juga meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Yasonna dari jabatannya sebagai Menkum HAM.
"Mencopot menteri adalah hak prerogatif presiden. Yang bisa kami lakukan adalah mendorong dan melaporkan bahwa menteri ini tidak perform," ujarnya.
Bambang pun mengaku telah mendengar informasi bahwa Presiden Jokowi akan melakukan percepatan reshuffle kabinet dari rencana persatu tahun menjadi perenam bulan. Ia pun mendukung rencana Jokowi untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri Kabinet Kerja pada bulan Mei mendatang.
"Parlemen merekomendasikan kepada presiden melalui mosi tidak percaya untuk mengganti Laoly sebagai Menkum HAM," ucapnya.
Untuk diketahui, sejumlah petinggi Fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI memberikan peringatan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hari ini, Jumat (13/3). Yasonna dianggap telah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, terutama terkait partai yang tengah bersengketa yaitu Partai Golkar dan PPP.
Keputusan Yasonna yang mengesahkan Golkar versi Munas Ancol yang diketuai Agung Laksono dan PPP versi Munas Surabaya yang diketuai Romahurmuziy dinilai telah melawan hukum dan menabrak Undang-undang yang ada.
Beberapa pimpinan fraksi yang hadir dalam pernyataan bersama tersebut yakni Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, Sekjen PPP versi Munas Jakarta Dimyati Natakusumah, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fahri Djemi Francis, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaeni, dan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo.