REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan mendukung pengajuan hak angket ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), terkait keputusan dalam menyelesaikan kisruh kepengurusan di PPP dan Golkar.

"Hak angket bukan solusi, sehingga kita harus menciptakan kesejukan untuk kepentingan rakyat banyak," kata Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan di DPR, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan, PAN di seluruh Indonesia memahami bahwa rakyat jenuh dengan kondisi politik gaduh seperti yang terjadi di DPR RI dan DPRD. Menurutnya, PAN tidak ingin menjadi bagian dari kegaduhan itu, namun ingin menjadi solusi bagi persoalan yang ada.

"PAN tidak ingin menjadi bagian dari kegaduhan itu, namun menjadi solusi untuk mengutamakan kepentingan rakyat," ujarnya.

Zulkifli mengatakan rakyat perlu kesejukan dalam perpolitikan di tengah kondisi meningkatnya harga kebutuhan pokok dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ia menilai rakyat perlu diberikan kesejukan dengan diberikan harapan, karena lelah mendengar para elite dan pemerintah saling bertarung.

"Karena tidak henti-henti saling melapor dan mengajukan hak angket, sehingga itu bukan solusi," jelasnya.

Sebelumnya Koalisi Merah Putih mempertimbangkan untuk mengajukan hak angket terhadap kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly, karena keputusannya yang mensahkan kepemimpinan Golkar hasil Munas Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika