REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai partai politik (Parpol) layak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat. Sebab, Parpol ikut melahirkan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kepentingan publik melalui lembaga perwakilan publik.
"Saya kira penting pendanaan partai karena partai sebenarnya merupakan badan publik, sehingga sudah sewajarnya dibiayai oleh negara," jelas Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internesional CSIS, Philips Vermonte saat berkunjung ke Republika, Rabu (18/3).
Ia menilai, saat ini subsidi negara untuk Parpol sangat sedikit. Sedangkan kebutuhan Parpol sangat besar, salah satunya adalah harus mencukupi biaya operasionalnya yang besar di seluruh Indonesia.
"Partai hanya mendapatkan subsidi sebesar Rp 108 per suara," katanya.
Sementara, menurutnya kebutuhan minimal setiap partai belum bisa diprediksi. Sebab setiap partai dinilai memiliki kebutuhan pendanaan yang berbeda-beda, sesuai dengan besar dan kecilnya keperluan pengelolaan partai.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk partai politik Rp1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Tujuannya dari pendanaan tersebut adalah untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat pro-demokrasi.