REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta bersikukuh untuk tetap menggunakan APBD DKI 2014 untuk anggaran tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasety Edy Marsudi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres.
Jusuf Kalla pun mengatakan, jika dalam anggaran tersebut nantinya terdapat ketidaksesuaian program dan anggaran, maka dapat dibahas kembali melalui anggaran perubahan.
"DPRD nanti pada dasarnya prinsip tadi yang kita bicarakan setuju untuk membicarakan ulang nanti dengan anggaran Pergub yang ada, kalau ada ketidaksesuaian barulah dibikin lagi anggaran perubahannya. Itu solusinya," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Senin (23/3).
Menurut Kalla, perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil 'Ahok' dengan DPRD DKI disebabkan oleh kesalahpahaman serta kurangnya komunikasi. Sehingga, kondisi ini pun menyebabkan kedua belah pihak tersinggung satu sama lain.
Dalam pertemuan sore ini, antara JK dengan sejumlah pimpinan DPRD DKI, JK mengatakan Gubernur DKI harus mengeluarkan Pergub untuk menjalankan pemerintahan. Sebab, DPRD menolak usulan APBD DKI dari gubernur. "Tadi sore DPRD menolak usulan gubernur yang sebenarnya memang belum lengkap dari mereka," tambah dia.
Kendati demikian, JK menilai berdasarkan Undang-Undang, pengesahan APBD 2015 harus menggunakan Perda. Namun, lanjut dia, dalam Undang-Undang juga diatur jika anggaran tersebut ditolak maka harus menggunakan Pergub.
"Bahayanya Pergub tidak bisa atau harus mengikuti yang lama. Artinya tidak ada kenaikan," kata JK. Pergub pun tak dapat digunakan terus menerus karena dapat berpengaruh pada APBD DKI yang justru tak mengalami kenaikan. Sehingga, hal ini akan berimbas pada kemajuan DKI Jakarta.
"Bagaimana caranya Jakarta dibangun seperti itu karena itu kita setuju tadi kedua-duanya gubernur dan DPRD bahwa pentingkan rakyat," ucap dia.
Usai pergub dikeluarkan, JK mengatakan nantinya Ahok dan DPRD pun akan kembali bertemu. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas anggaran perubahan sesuai dengan anggaran yang disepakati oleh DPRD dan gubernur DKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika