REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama turut menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait adanya dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2012 hingga 2014 ke KPK.

Ahok menyakini memang ada oknum di legislatif dan eksekutif yang mengkorupsi APBD DKI Jakarta.

"Dari dulu memang ada kerjasama antara oknum  legislatif dan eksekutif juga ada oknumnya. Makanya dengan cara strategi yang kita lakukan sekarang udah baik," kata Ahok, Jumat (27/3).

Strategi tersebut tak lain menggunakan sistem e-budgeting. Dengan sistem tersebut, Pemprov mengaku bisa mengetahui oknum-oknum yang bermasalah termasuk mendeteksi anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun.

Ia mengaku persoalan dengan legislatif dan upaya menekan korupsi sudah mulai bisa dilakukan, sekarang yang perlu dideteksi adalah koruptor di ekesekutif.

"Legislatif sekarang udah selesai, udah gak bisa masukin lagi (dana siluman). Sekarang kita bersama Mendagri mensisir yang eksekutif," ujar Ahok.

Ahok mengatakan dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya memang ada kecurangan, namun ia belum bisa memegang bukti. Dengan sistem yang baru ia pun dapat dengan mudah mengungkapkan kecurangan di APBD DKI.

"Dari dulu udah kecolongan, cuma kita gak ada sistem yang buktiin. Tapi kalau sekarang jelas aman," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika