REPUBLIKA.CO.ID, WONOGIRI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri, Jateng, menolak permintaan tambahan anggaran yang diajukan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah). Pemintaan tambahan diajukan, lantaran kebutuhan anggaran membengkak.
Suharno, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wonogiri, Sabtu (28/3), menolak permintaan KPUD perihal kebutuhan anggaran Pilkada yang membengkak. Buruknya serapan pendapatan daerah tahun 2014. menjadi salah satu alasan Suharno untuk menolak permintaan tambahan anggaran tersebut.
Sekda berkukuh pada pendiriannya, agar penyelenggeraan Pilkada disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia menggunakan logika matematis, Pilkada satu putaran seharusnya lebih murah ketimbang dua putaran.
Membengkaknya anggaran hingga Rp 31,7 miliar untuk satu putaran -- karena adanya alokasi anggaran kegiatan kampanye. Sebelumnya, Pilkada dianggar Rp 26 miliar untuk dua putaran tanpa adanya beban anggaran untuk kegiatan kampanye.
Jebloknya serapan pendapatan APBD tahun 2014 hingga daerah mengalami defisit anggran Rp 12 miliar dijadikan alasan Sekda untuk tidak lekas mengabulkan perubahan anggaran yang diusulkan KPUD. Namun, demikian, Suharno menjanjikan akan mengkaji usulan perubahan anggran Pilkada.
''Kami tunggu ajuan KPU dan akan kami kaji. Pekan depan, kami akan koordinasi dengan intitusi terkait. Tapi, tetap jangan sampai membebani anggaran, misalnya, mensiasati media kampanye tidak semua harus dapat, misal, cukup sampai RT saja,'' kata dia.
Ketua KPUD Kabupaten Wonogiri, Mat Nawir, segera berkoordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pilkada Daerah). Pihaknya akan menyampaikan rasionalisasi anggran Pilkada Rp 26 miliar yang sebelumnya telah ditetapkan dua putaran. Diharapkan, April KPUD dapat menggunakan anggaran. Dan, segera melakukan tahapan Pilkada.
Suharno berharap, KPUD bisa melakukan efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan mengingat kondisi keuangan daerah sedang mengalami defisit. ''Kondisi keuangan daerah sedang mengalami defisit Rp 12 miliar,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika