REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori mengatakan pemerintah tidak bertanggung jawab jika memberlakukan hukuman pencabutan kewarganegaraan pada WNI yang bergabung dengan ISIS. Padahal, pemerintah mempunyai tanggung jawab besar terhadap rakyatnya.
"Kalau pemerintah dengan mudah mencabut, itu berarti tanggung jawab dia (pemerintah) enggak ada," kata Syaiful kepada Republika, Selasa (31/3).
Menurut dia, seharusnya pemerintah menjaga warga negaranya, bukan serta merta mencabut kewarganegaraan masyarakat Indonesia. Soal warga masuk ISIS, itu adalah tanggungjawab pemerintah untuk mendidik dan mengarahkan ke arah yang lebih benar.
Di sinilah, ujar dia, pemerintah harus bisa memberikan pemahaman mendalam kepada warga negaranya yang telah bergabung ISIS. Mereka harus dikembalikan ke jalan yang lebih baik untuk kemudian disadarkan.
Ia mengatakan, pemerintah harus bersikap hati-hati terhadap kebijakannya untuk warganya. Negara juga harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Tidak serta merta mencabut warganya yang terindikasi berkaitan dengan ISIS. Kalaupun benar telibat, bukan dengan pencabutan kewarganegaraan untuk menyelesaikannya.
Sebelumnya, Kementerian Agama mewacanakan sanksi pencabutan kewarganegaraan. Ini dimaksudkan sebagai penanggulangan dari penyebaran ajaran dan gerakan kelompok radikal ISIS.
