REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat transportasi Darmaningtyas menilai, kenaikan tarif kereta api tidak berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, mereka tidak bisa lagi menikmati fasilitas transportasi dengan harga terjangkau.

Menurut Darmaningtyas, biaya operasional kereta api memang meningkat karena pengaruh kurs dolar AS dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, semestinya pemerintah bisa bertanggung jawab untuk menambah subsidi sehingga harga tiket kereta api tidak perlu naik.

Darmaningtyas mengatakan, subsidi hanya dialihkan untuk penumpang kereta api jarak dekat, sedangkan penumpang jarak jauh tidak di subsidi karena frekuensi kepergiannya tidak setiap hari.

"Sebetulnya kebijakan Presiden Jokowi belum berpihak pada rakyat kecil, karena dengan harga yang tinggi peluang mereka untuk mobilitas semakin tidak ada," kata Darmaningtyas kepada Republika, Rabu (1/4).

Darmaningtyas mengatakan, untuk menahan tarif agar tidak naik pemerintah seharusnya bisa memberikan tambahan subsidi kurang dari Rp 2 triliun. Menurutnya, pada Januari sampai Februari pemerintah semestinya tidak usah menurunkan harga BBM, dan apabila ada keuntungan dapat digunakan untuk subsidi angkutan umum.

"Hal ini jauh lebih bijak dan tidak membuat masyarakat terjepit," kata Darmaningtyas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika