Jumat 06 Dec 2013 08:27 WIB

Januari 2014, Tarif Kereta Api Naik

PT KAI
PT KAI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai Januari 2014 akan menaikkan tarif tiket ekonomi jarak jauh, menyusul belum diperolehnya kontrak PSO (Public Service Obligation) pada 2014.

"Kenaikan tarif tidak terelakkan karena hingga kini dana subsidi dari pemerintah belum disetujui. Keharusan menaikkan tiket juga dipicu merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," kata Direktur Utama KAI, Iqnasius Jonan, usai menghadiri acara 'BUMN Award 2013: Membangun Daya Saing Menuju BUMN Unggul' di Jakarta, Kamis (4/12) malam.

Pada acara tersebut Jonan mendapat penghargaan 'The Best CEO BUMN' 2013 versi Majalah BUMN Track.

Menurut Jonan, jumlah PSO yang diusulkan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 800 miliar.

"Sekarang sudah masuk Desember 2013, sehingga sangat tidak mungkin pemerintah menetapkan kontrak PSO itu untuk tahun depan. Dengan begitu maka mau tidak mau tarif harus ditanggung sendiri oleh penumpang," kata Jonan.

Sedangkan faktor lainnya, pelemahan rupiah akan mengakibatkan beban operasional KAI semakin meningkat, karena sebagian besar peralatan terutama mesin, gerbong dan sistem persinyalan berasal dari impor.

Menurut Jonan yang menjabat sebagai orang nomor satu di PT KAI sejak tahun 2009 ini, Jika pelemahan rupiah terus berlanjut maka dipastikan beban operasional akan meningkat 7-8 persen.

"Konsekuensinya tarif pasti naik. Kalau tidak dinaikkan pelayanan pasti turun. Apalagi jika dolar AS permanen di atas level Rp 12 ribu," tegasnya.

Tentu diutarakan pria kelahiran Singapura, 21 Juni 1963 ini, kalau kurs dolar menurun maka tarif juga akan diturunkan. "Kalau naik kita naikkan, kalau turun ya, kita turunkan. Gampang menyesuaikannya," ujarnya.

Pada 2013 KAI menargetkan laba bersih sekitar Rp 460 miliar, naik dari 2012 yang mencapai Rp 386,09 miliar. Sementara hingga Oktober 2013 laba KAI sudah Rp 387 miliar, yang dikontribusi 55 persen dari pendapatan angkutan penumpang, 40 persen angkutan barang dan 5 persen dari jasa lainnya seperti properti.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement