REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- DPRD DKI menggelar sidang paripurna terkait hak angket pada Senin (6/4). Dalam sidang tersebut dibacakan hasil temuan oleh tiga orang tim hak angket.
"Setelah pembacaan kami mengusulkan DPRD untuk menindakanjuti pelanggaran yang telah dilakukan Gubernur DKI," kata ketua tim panitia hak angket, Muhammad Ongen Sangaji saat menutup pembacaan temuan, Senin (6/4).
Setelah penyampaian bukti-bukti secara lisan, kemudian Ongen menyerahkan bukti dalam bentuk kertas tebal kepada Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. Kemudian sebelum penutupan anggota DPRD dari fraksi Gerindra, Syarif mengajukan instruksi kepada pimpinan rapat. Ia mengatakan sejumlah anggota dewan telah mengajukan hak menyatakan pendapat.
"Hak menyatakan pendapat, yang disetujui 20 orang, dan kami sudah lebih. Kami meminta agar Ketua DPRD menentukan agenda pada pekan depan untuk usul hak menyatakan pendapat," kata Syarif.
Dalam sidang paripurna hak angket dibacakan kronologis pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Keputusan hak angket memastikan Ahok telah melakukan pelanggaran.
Ahok menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 tidak sesuai dengan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif kepada Kementrian dalam negeri (Kemendagri). Selain itu hak angket juga digunakan dalam hal etika dan norma Ahok.
Dan dalam pembukaan acara, ditampilkan video ucapan kotor dari Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam video berdurasi hanya hitungan menit, ditampilkan slideshow berita-berita dari media cetak, elektronik maupun online.
Judul-judul berita tersebut menjadi sorotan DPRD dengan penggunaan hak angket, judul berita tersebut salah satunya "Ahok: DPRD (Dewan Perampok Rakyat Daerah)". Selain itu juga ada cuplikan-cuplikan video yang diambil dari stasiun televisi swasta terkait sikap kasar Ahok. Sidang paripurna yang digelar secara terbuka pun riuh usai video tersebut ditampilkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika