REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) menyatakan menolak Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD DKI. Ketua fraksi NasDem, Bestari Barus mengatakan tetap pada pendirian awal tidak mengikut bersama fraksi lainnya.

"Pada prinsipnya kami gak dukung. Dari hak angket sendiri kita sudah tarik dukung," kata Bestari, Selasa (7/4).

Sebelumnya NasDem memang sudah menarik dukungan terkait hak angket DPRD DKI. Seperti diketahui hak angket dikeluarkan karena Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melakukan pelanggaran Undang-Undang.

Basuki menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bukanlah hasil pembahasan bersama dengan legislatif.

Adapun DPRD telah menggelar sidang paripurna terkait hak angket pada Senin (6/4) lalu. Tim panitia angket memastikan Basuki telah jelas melanggar UU.

Kemudian sebelum sidang paripurna berakhir, anggota dewan mengajukan Hak menyatakan pendapat untuk kelanjutan dari hak angket.

Anggota Dewan dari fraksi Gerindra, Syarif, mengatakan sudah ada 28 anggota dewan yang menyetujui HMP. Pengajuan HMP sendiri dapat dilakukan minimal 20 anggota dewan.

Beberapa fraksi sudah mengajukan, namun NasDem tidak termasuk ke dalamnya. "HMP kan ada tahapan awal dan NasDem tetap istiqomah tidak masuk barisan pengusung," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika