REPUBLIKA.CO.ID,PYONGYANG -- Korea Utara menuduh Meksiko menahan secara ilegal salah satu kapal mereka yang berisi 50 awak, Rabu (8/4). Korut memperingatkan mereka akan mengambil langkah yang diperlukan untuk membebaskan kapal tersebut.

Kapal kargo Mu Du Bong karam di area terumbu karang di sekitar 13 km timur laut Tuxpan, negara bagian Veracruz, Meksiko. Meksiko menahan kapal tersebut di pelabuhan Tuxpan sejak kapal sebesar 6.700 ton tersebut karam pada Juli tahun lalu.

Kapal berlayar dari Kuba. PBB mengatakan kapal tersebut milik perusahaan pelayaran yang ada dalam daftar hitam, Ocean Maritime Management Company. Wakil Duta Besar Korut di PBB An Myong Hun mengatakan Mu Du Bong tidak terkait dengan perusahaan tersebut sehingga bukan subjek sanksi PBB.

Ia mengatakan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) telah membayar kompensasi atas rusaknya terumbu karang Meksiko karena kapal karam. ''Kapal ini adalah kapal komersil yang sah dan berlayar di bawah arahan Departemen Perhubungan Darat dan Laut,'' kata An.

Menurutnya, penahanan kapal telah melanggar kedaulatan dan martabat DPRK. ''Kapal dan awaknya harus dibebaskan. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat kapal bebas,'' kata dia.

Namun, koordinator panel ahli PBB, Hugh Griffiths mengatakan mereka memiliki bukti bahwa Mu Du Bong adalah milik perusahaan Ocean Maritime. DK PBB pada Juli lalu menempatkan perusahaan tersebut di daftar hitam karena terbukti mengatur kiriman ilegal di Chong Chon Gang.

Salah satu kapal perusahaan tersebut ditangkap di Panama ketika membawa senjata, termasuk dua jet tempur MiG-21 yang disembunyikan di bawah ribuan ton gula Kuba. Juru bicara misi PBB di Meksiko Ricardo Alday mengatakan negaranya hanya memenuhi kewajiban internasional dengan mematuhi perintah DK PBB.

Alday mengatakan ada 33 awak kapal Mu Du Bong dan semuanya memegam paspor Korut. ''Mereka bebas bergerak. Mereka tidur di hotel lokal dan pemerintah memastikan bahwa mereka dalam kondisi fisik dan psikologi yang baik,'' kata Alday.

Ikuti Whatsapp Channel Republika