REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golkar, Akbar Tanjung khawatir atas kisruh yang terjadi di internal partai berlambang beringin itu. Konflik yang tak kunjung berakhir dikhawatirkan mengganggu Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada serentak yang digelar tahun ini.
Bahkan, Akbar mengaku takut jika Partai Golkar harus menerima kenyataan pahit tidak dapat mengikuti Pilkada karena alasan dualisme partai.
"Ya itu yang jadi keprihatinan saya, tentu saja kami semua punya kepentingan untuk ikut dalam Pilkada itu," katanya usai menjenguk Anas Urbaningrum di Rutan KPK, Kamis (9/4).
Akbar melanjutkan, Pilkada serentak tahun ini merupakan momen penting bagi Golkar dan partai politik lainnya. Sebab, kata dia, keberhasilan partai dalam pilkada mendatang akan sangat menentukan kekuatan partai itu sendiri dalam peningkatan suara di pemilu 2019.
Karena itu, mantan ketua DPR RI itu berharap agar konflik di Partai Golkar segera selesai. Dia mengatakan, upaya hukum atas penyelesaian konflik Golkar yang saat ini sedang berlangsung di PTUN dan PN Jakarta Utara bisa berjalan seadil-adilnya.
Dia menambahkan, penetapan dua tersangka oleh Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen mandat kehadiran di Munas Ancol menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutus kepengurusan yang sah.
"Harapan kita itu jadi masukan pada pengadilan untuk ambil keputusan terakhir berkaitan dengan keabsahan kedua munas itu," ujarnya.