REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tiga orang di Bali dan Jakarta, yang satu di antaranya anggota DPR.
"Memang benar telah dilakukan tangkap tangan kejadiannya di sebuah hotel di kawasan Sanur, Bali sekitar pukul 18.45 WITA. Di sana ditangkap atas nama A (Adriansyah) mantan Bupati yang sekarang juga berstatus anggota DPR," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (10/4).
Adriansyah diketahui adalah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan II. "Selain A, di hotel yang sama juga ditangkap AK (Agung Kusniadi). AK ini semacam messenger. Keduanya saat itu diduga melakukan transaksi," ungkap Johan.
Dalam penangkapan itu ditemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan dolar Singapura dan rupiah. "Di TKP ditemukan uang dalam bentuk dolar Singapura dan juga dalam bentuk rupiah. Dolar singapura dalam pecahan ribuan, jumlah tepatnya belum dapat dari penyidik dan juga ada dalam bentuk rupiah," ungkap Johan.
Sedangkan di Jakarta, KPK juga menangkap seorang pengusaha. "Di Jakarta sekitar pukul 18.49 WIB ada seseorang pengusaha AH (Andrew) ditangkap di lobby hotel di Senayan, tidak ada uang yang ditemukan bersama AH saat itu," jelas Johan.
Saat ini ketiganya menurut Johan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. "Status dari tiga orang yang dibawa saat ini adalah terperiksa. KPK punya waktu 1 x 24 jam apakah proses tangkap tangan semalam bagaimana cerita akhirnya," ungkap Johan.
Johan pun mengungkapkan pemberian uang itu terkait pengurusan izin usaha. "Perlu kami jelaskan bahwa ini diduga berkaitan dengan pemberian izin di sebuah lokasi di Kalimantan, belum bisa disebut secara detil, ini terkait SIUP (Surat Izin Usaha Pertambangan)," jelas Johan.
Adriansyah diketahui sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Laut selama dua periode yaitu pada 2003-2008 dan 2008-2013. Dia saat ini duduk di Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
Sebelumnya Adriansyah pernah terlibat dalam kasus dugaan suap pada 2010 yaitu saat pemilik saham PT Binuang Jaya Mulia yang bergerak di tambah batu bara memberikan Rp3 miliar kepada Adriansyah sebagai pelicin terkait usaha tambang milik Muhidin.
Tambang Muhidin berada di perbatasan kabupaten Tanah Laut dan Tanah Lumbun sehingga Muhidin bermaksud agar Adriansyah membantu untuk mengurus perizinan lahan tambang batu baranya.
Namun Adriansyah yang kelahiran 7 Oktober 1954 tersebut dapat terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika