REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rachmawati Sukarnoputri, anak ketiga presiden pertama Indonesia Ir. Sukarno, mengatakan Indonesia tidak siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akab dimulai pada akhir tahun 2015.

"Jika rakyat masih dalam keadaan miskin seperti sekarang, mereka tidak akan bisa bersaing di MEA," ujar Rachmawati setelah peluncuran kembali bukunya "President Soekarno dan President Kim Il Sung" di Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat (10/4).

Menurut Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno ini, posisi indonesia sudah kalah bahkan sebelum MEA itu dimulai.

"Indonesia punya sumber daya alam dan sumber daya manusia sendiri, tetapi kita diwajibkan ikut peraturan MEA. Ini namanya belum apa-apa Indonesia sudah kalah 1-0," tutur dia.

Karena itu, Rachmawati melanjutkan, Indonesia tidak perlu ikut dalam MEA yang memaksa Ibu Pertiwi ikut dalam persaingan pasar bebas. Yang perlu saat ini adalah Indonesia harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

"Yang penting adalah, Indonesia harus kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen. Setelah itu kita harus membangun negara sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno, berdasarkan pemikiran Sukarno tentang pembangunan semesta dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945," katanya.

Ajaran Tri Sakti, yang dicetuskan Bung Karno pada tahun 1963, meliputi berdaulat politik, berkepribadian dalam kebudayaan dan berdikari di bidang ekonomi.

Namun, Rachamawati mengatakan konsep pemikiran tersebut sulit dijalankan pada masa sekarang karena Indonesia sudah dikelilingi oleh paham neo-liberalisme yang dahulu justru ditentang oleh Bung Karno.

"Saat ini tidak satupun dari ajaran Bung Karno yang diterapkan Indonesia. Bung Karno dan Tri Sakti hanya dijadikan slogan untuk menarik perhatian rakyat dalam pemilu," ujar dia.

Sebagai informasi, masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sendiri akan dimulai pada akhir 2015. Nantinya sebuah negara di Asia Tenggara bisa menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara.

Selain itu, MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan dan lain-lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika