REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Setya Novanto menyesalkan terkait adanya eksekusi hukuman TKI, Siti Zaenab. Soalnya proses eksekusi ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

“Ya kami menyesalkan ini bisa terjadi. Harusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu pada Indonesia,” ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (15/4).Dia menyatakan komunikasi Saudi ke Indonesia mesti dilakukan sesuai kebiasaan dan protokoler internasional. Idealnya, ungkap dia, seperti itu.

Menurut dia, kejadian itu sangat memprihatinkan dan perlu ada tindakan-tindakan lebih konkret yang dilakukan pemerintah. "Ini sangat memprihatinkan dan perlu tindakan yang lebih konkret oleh pemerintah," ujarnya.

Setya mengatakan masalah itu menjadi perhatian masyarakat Indonesia untuk mengevaluasi lebih dalam hal-hal yang menyangkut tuntutan dalam sebuah perundingan. Menurut Ketua DPR, pemerintah harus menyiapkan anggaran apabila dalam proses negosiasi WNI bermasalah di luar negeri memerlukan pengeluaran.

"Tentu saja pengeluaran itu harus dipertanggungjawabkan kepada institusi terkait seperti BPK," katanya.

Siti Zainab merupakan terpidana kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasa bernama Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Atas kejadian itu Zainab dipernjara di Madinah sejak 5 Oktober 1999.

Pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan hukuman mati qishash kepada Zainab sehingga pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban. Karena putra bungsu korban, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, belum akil baligh, maka pelaksanaan hukuman mati ditunda.

Pada 2013, setelah akil baligh, Walid bin Abdullah menolak untuk memberikan pemaafan kepada Zainab, dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Zainab kemudian dieksekusi pada Selasa (14/4) pukul 10.00 waktu setempat, tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika