REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dibuat terkejut oleh kabar dua WNI yang telah dieksekusi mati di Arab Saudi tanpa pemberitahuan resmi sebelumnya. Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mengatakan, transparansi proses hukum adalah masalah yang sering terjadi di negara lain yang terdapat buruh migran Indonesia, termasuk Arab Saudi.

"Kalau di Indonesia prosesnya transparan, adil, objektif sampai vonis. Inilah yang kita minta dari negara lain. Kita tidak intervensi. Itu tuntutan universal di mana pun," kata Hanafi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/4).

Hanafi mengatakan, pihaknya menghormati kedaulatan hukum tiap negara dan tidak menuntut negara lain untuk mengubah sistem hukum yang dimiliki. Namun, transparansi, lanjutnya, perlu dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para terpidana.

Wakil Ketua Umum PAN itu pun menilai, proses hukum yang kurang transparan menjadi catatan penting dalam hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. Ia meminta ada iktikad baik dari Arab Saudi sebagai sesama negara dengan penduduk muslim yang besar.

"Transparansi yang ada di negara tersebut tidak sebaik yang kita harapkan. Tapi terlepas dari itu, masing-masing negara punya kedaulatan hukum. Dan negara, bangsa manapun ingin keadilan dari sistem hukum manapun," ujarnya.

"Ini imbauan, juga bentuk jaga hubungan bilateral antar kedua negara. Sebaiknya diindahkan," kata Hanafi lagi.