REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bambang Widjojanto (BW) menginginkan kepastian kapan proses hukum yang saat ini sedang ditangani Bareskrim Polri dilanjutkan. BW mengaku akan menghadapi apapun keputusannya.

"Kalau perlu dilanjutkan, lanjutkan, karena menunda merupakan ketidakadilan," ujar BW, saat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Ahad (19/4).

Dalam kesempatan tersebut, BW mengatakan, bahaya kriminalisasi sudah tersebar ke daerah-daerah. Menurut BW, situasi seperti ini tidak boleh terus terjadi. Pasalnya, hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya atmosfer ketakutan.

Atmosfer ketakutan yang dialami masyarakat untuk menyuarakan semangat antikorupsi, kata BW, seharusnya tidak boleh terjadi di era reformasi saat ini. Jika hal ini terjadi maka, sama halnya dengan orde baru.

Setelah banyak melakukan kunjungan ke daerah, kekerasan hukum dalam hal ini kriminalisasi marak terjadi. Hal ini menurut BW sangat mengerikan. Karena itu, BW mengharapkan kepada Kapolri baru, Jenderal Badrodin Haiti bisa meredakan kriminalisasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika