REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Yembise mengungkapkan pihak Kemen PP-PA menemukan modus baru yang lebih canggih terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Misalnya, sebut Menteri Yohana, bahwa ada sejumlah orang asing yang datang ke kampung-kampung. Lantas, mereka mendatangi pula per keluarga miskin di sana yang punya anak gadis berusia belum dewasa.
Kemudian, orang itu membujuk orang tua anak gadis itu agar mau menuruti kemauannya. Biasanya dengan iming-iming uang, misalnya 20 dolar AS. Tujuannya, papar Menteri Yohama, agar orang asing itu bisa berhubungan seks dengan si anak.
"Itu sudah ada. Saya sudah lihat (laporan) modus-modus itu," ucap menteri asal Papua ini, Rabu (22/4) di Kantor Kementerian PP-PA, Jakarta.
Diketahui, sepanjang tahun 2011-2013, ada total 509 kasus yang terlapor. Itupun baru 223 kasus yang sudah P21.
Ada pula beberapa kasus lain yang menjadi perhatian. Kata Menteri Yohana, pihaknya mendapat laporan adanya dugaan human trafficking melalui kapal di Batam, Kepulauan Riau. Kapal itu, tutur dia, dilaporkan setiap sore harus berangkat keluar dari Batam hanya bila sudah lengkap mengangkut sejumlah perempuan keluar dari Batam.
"Dan itu katanya ada keterlibatan aparat di dalam karena ini adalah bisnis besar," ungkap Menteri Yohana.
Karenanya, lanjut dia, pihaknya meminta semua elemen masyarakat agar segera melaporkan bila ada dugaan kasus serupa itu ke Kemen PP-PA. Di samping itu, dia juga mengimbau penguatan lintas sektor di jajaran kementerian dan lembaga di bawah Kemenko PMK.
"Saya akan pakai tim saya untuk pelajari pejabat-pejabat itu supaya mereka melaksanakan tugas. Harus menyelamatkan perempuan-perempuan. Apalagi anak-anak," ucap dia.
Tidak hanya itu, lanjut dia, setidaknya ada lima provinsi dengan potensi kasus human trafficking terbesar. Yakni, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, dan NTB.
Terkait itu, Menteri Yohana menyampaikan, pihaknya sedang menyiapkan satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebagai pilot project pencegahan dan penanganan TPPO. Pihaknya juga akan menggandeng kalangan akademisi dari Universitas Pasundan.
Nantinya, sejumlah mahasiswa terpilih akan disertakan dalam program di desa-desa di kabupaten yang dimaksud. Sebab, tegas Menteri Yohana, praktik TPPO marak di desa, yang kebanyakan warganya kurang terdidik.
"Dosen memberikan tugas ke mahasiswa ke lapangan melihat isu-isu sosial yang lagi meningkat," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika