REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- DRPD Kabupaten Karawang, Jabar, berjanji akan turun tangan dalam menyelesaikan konflik warga dengan PT Pertamina Depot Pemasaran III Cikampek. Sebab, sampai saat ini konflik tersebut belum ada solusi.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Karawang, Elievia Khrissiana, mengatakan, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti permintaan warga Dawuan Barat tersebut. Masalah tersebut, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
"Kami akan cek ke lapangan, untuk mencari penyebab masalah ini," ujarnya, kepada sejumlah media, Ahad (26/4).
Berdasarkan laporan informasi, salah satu penyebab kisruh itu karena ada kesepakatan yang tidak ditepati oleh salah satu pihak. Yakni, oleh PT Pertamina.
Kesepakatan itu, terkait dengan pengoperasian tangki baru yang seharusnya tidak bisa beroperasi dulu sebelum adanya pembebasan lahan.
Akan tetapi, warga menuding PT Pertamina telah melanggar kesepakatan itu. Justru, ketika lahan warga belum dibebaskan, tangki baru untuk penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) tersebut sudah dioperasikan.
Tak hanya itu, akibat dari tangki baru tersebut, diduga terjadi pencemaran lingkungan. Karena, setiap harinya dari lokasi tangki baru itu, selalu keluar bau tak sedap. Bahkan bau tersebut, sampai membuat warga pusing, mual, dan sempat ada yang pingsan. "Dari situ, kemudian warga meradang. Konflik pun jadi tak terelakan," ujarnya.
Karena masalah ini, pihaknya akan segera turun tangan. Yakni, dengan mendatangi perusahaan plat merah itu. Akan tetapi, pihaknya juga meminta supaya dari instansi terkait turut turun ke lapangan juga. Supaya, bisa bersama-sama mencarikan solusinya bagi masyarakat Dawuan Barat tersebut.
Sementara itu, perwakilan warga Desa Dawuan Barat, Suhara, merasa sangsi atas janji yang disampaikan oleh pemerintah daerah termasuk DPRD Karawang. Karena kejadian sebelum-sebelumnya selalu tidak pernah selesai. "Jangankan selesai, solusi juga tidak ada," ujarnya.
Seperti contoh, selama ini petuga dari BPLHD Karawang sering lakukan sidak ke depot pertamina Cikampek tersebut. Namun, tidak ada tindak lanjutnya. Padahal, warga telah melaporkan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan milik BUMN tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika