REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Menteri Pertanian Australia Barnaby Joyce mendorong perlunya dilakukan diskusi terbuka soal hukuman mati di negara itu. Pasalnya, menurut dia, di kalangan masyarakat Australia sendiri masih ada yang mendukung bentuk hukuman mati.
Di saat banyak warga Australia mengecam pelaksanaan hukuman mati duo Bali Nine di Indonesia, Menteri Joyce justru mendesak digelarnya diskusi mengenai hukuman mati di Australia.
Kepada ABC, Menteri Joyce mengatakan sebenarnya banyak warga Australia yang tetap mendukung hukuman mati. "Saya sendiri didatangi banyak warga yang mengatakan, mungkin Anda tidak mendukung hukuman mati, tapi pendapat kami tidaklah demikian,” kata Menteri Joyce mengutip ungkapan warga kepadanya baru-baru ini.
Ia mengaku terkejut dengan pendapat semacam itu. "Saya berpikir bahwa kita sering membahas hukuman mati yang dilakukan di negara orang lain, maka kita juga perlu melakukan pembahasan serupa di dalam negeri sendiri,” katanya.
Pandangan Menteri Joyce ini mengemuka menyusul pernyataan PM Tony Abbott dan Menlu Julie Bishop yang mengisyaratkan akan melakukan respon diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menyikapi eksekusi mati, termasuk di dalamnya opsi "menarik" Duta Besar Paul Grigson dari Jakarta untuk konsultasi.
"Keputusan semacam itu sangat tidak biasa, dan memang belum pernah terjadi sebelumnya, memanggil pulang Duta Besar kita dari Indonesia,” kata Abbott.
Tapi Menteri Barnaby Joyce tampaknya memaknai langkah diplomatik itu secara berbeda.
"Saya tidak berpikir itu adalah kasus penarikan duta besar. Saya pikir itu hanya istilah teknis, untuk memanggil pulang duta besar guna melakukan konsultasi," katanya.
Joyce telah bekerja untuk membangun kembali perdagangan sapi dengan Indonesia sejak menjadi ia menduduki jabatan sebagai Menteri Pertanian Australia.
Menurut catatan ABC, usaha Menteri Joyce ini terbilang berhasil dengan mulai pulihnya kembali ekspor sapi Australia ke Indonesia. Tahun 2014 misalnya, Australia mengirim 730 ribu ekor sapi ke Indonesia.
Namun demikian, Menteri Joyce tidak mau mengesampingkan kemungkinan Indonesia akan mengurangi impor sapi, sebagai pembalasan atas langkah diplomatik Australia.
"Itu sepenuhnya kuasa pemerintah Indonesia," katanya. "Mereka adalah bangsa yang berdaulat. Mereka demokrasi."
Indonesia hingga kini merupakan mitra dagang terbesar ke-12 Australia.
Tiga tahun terakhir telah tercapai sejumlah kesepakatan antara Indonesia dan Australia baik dimasa Pemerintahan Partai Buruh maupun Pemeirntahan Koalisi yang dikenal dengan sebutan Kemitraan Ekonomi Komprehensif.
Bahkan menurut catatan ABC ada gerakan bipartisan di Canberra, yang hendak menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ke-10 Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika