REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kementerian Unifikasi Korea Selatan akan mendorong lebih banyak wartawan melakukan perjalanan ke Korea Utara dalam program pertukaran sipil antara negara-negara pesaing.

Para pejabat Kementerian mengatakan, mereka bertujuan aktif mendukung olahraga, budaya, program pertukaran sipil, akademik dan lainnya dengan Korea Utara. Hal itu sebagai cara peningkatan kerjasama. Pengumuman tersebut datang satu pekan lalu usai latihan militer tahunan antaran Seoul dan Washington. Namun, belum jelas apakah Korut akan menanggapi positif usulan itu.

Juru bicara Kementerian Unifikasi, Park Soo-jin mengatakan, pertandingan lintas batas sepak bola dan tenis meja, serta proyek penggalian bersama situs sejarah dapat membantu kedua negara berkomunikasi. Dengan begitu, keduanya lebih memahami satu sama lain.

Sayangnya, seorang profesor Universitas Studi Korea Utara yang berbasis di Seoul, Yang Moo-jin merasa ide tersebut belum maksimal lantaran tidak melibatkan keinginan Korut. "Rencana Korea Selatan akan memiliki efek terbatas karena Korea Selatan masih tidak menawarkan apa yang diinginkan Korea Utara," ujar dia.

Sebelumnya, Seoul sempat melakukan pembatasan perjalanan sipil ke Korut menyusul adanya serangan kapal perang Korsel pada 2010. Meski saat itu Pyongyang membantah keterlibatannya atas tenggelamnya kapal yang menewaskan 46 pelaut Korsel.

Sejak Perang Dunia II, kedua negara Korea masih bersitegang. Kawasan semenanjung Korea juga menjadi perbatasan paling dijaga ketat di dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika