REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo khawatir rencana DPR RI melakukan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, bisa menimbulkan kegaduhan politik.

"Wacana revisi lagi UU dikhawatirkan mengangggu konsentrasi semua pihak khususnya KPU terkait padatnya pentahapan Pilkada serentak yang harus tepat waktu," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/5).

Tjahjo mengingatkan komitmen semua pihak untuk menjaga penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar dan demokratis sesuai dengan keinginan di awal.

"Kita bersepakat bahwa DPR, Pemerintah, KPU dan pihak-pihak lain menjaga agar tahapan Pilkada serentak tanngal 9 Desember 2015 berjalan sesuai pentahapan yang disusun KPU termasuk Partai Politik yang berkepentingan dalam Pilkada," jelasnya.

Menurutnya, kewenangan KPU dalam menetapkan PKPU juga harus dihormati untuk menjaga kemandirian KPU. Selain itu, kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu juga telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR melalui poin yang diatur dalan UU Pilkada yakni penguatan KPU dan Bawaslu.

"Awal pembahasan Panja RUU pemerintah setuju dan mendukung usul komisi II DPR," katanya.

Ia mengatakan Pemerintah tidak akan mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya yang berkaitan dengan Partai Politik yang bersengketa. "Apapun peraturan KPU yang disusun KPU pada dasar pokok adalah UU, KPU saya kira paham tidak akan menyusun Peraturan KPU yg bertentangan dengan UU," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, DPR RI akan merevisi terbatas Undang-undang Pilkada demi mengakomodasi Parpol bersengketa bisa mengusung calon pada penyelenggaraan Pilkada serentak.

Hal ini karena diketahui PKPU tentang pencalonan Pilkada mengatur hanya akan menerima pendaftaran calon yang berasal dari Parpol kepengurusannya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, kepengurusan itu menjadi objek sengketa, KPU akan menunggu sampai keluarnya keputusan Pengadilan berkekuatan tetap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika